FALSAFAH DAN PRINSIP-PRINSIP PENYULUHAN

Tugas : Responsi Dasar-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi

Oleh   : Adi Setiawan, M. Hary Panuju, Dewi Hermania, Ishmah Nurhidayati, Novalia

Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung (2016)

PEMBAHASAN

A.  Falsafah dan Prinsip-Prinsip Penyuluhan

1.    Pengertian Falsafah

Pemahaman falsafah atau filosofi dikemukakan oleh Pang S. Asngari (2001) bahwa falsafah itu memberikan arah dan merupakan pedoman bagi suksesnya kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya dikemukakan bahwa filosofi dalam bahasa Yunani,berarti cinta akan kebenaran (love of wisdom). Untuk memperoleh kebenaran tersebut perlulah disusun informasi secara tertib dan sistematik. Peranan metode ilmiah melandasi sistematika penyusunan informasi tersebut.

Kata “falsafah” ternyata memiliki pengertian yang beragam, Butt (1961) dalam Mardikanto (1993) mengartikan falsafah sebagai landasan pemikiran. Sedangkan Dahama dan Bhatnagar (1980), mengartikan falsafah sebagai landasan pemikiran yang bersumber pada kebijakan moral tentang segala sesuatu yang akan dan harus diterapkan dalam praktek. Berkaitan dengan itu, Kesley dan Hearne (1955) dalam Mardikanto (1993) menyatakan bahwa falsafah penyuluhan harus berpijak kepada pentingnya pengembangan individu di dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya. Karena itu, ia mengemukakan bahwa : falsafah penyuluhan adalah bekerja bersama masyarkat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia.

2.    Konsep-Konsep Filosofis (Sistem filsafat pendidikan)

Penyuluhan pertanian sebagai salah satu sistem pendidikan, secara filosofis dapat ditinjau dari salah satu atau beberapa konsepsi (sistem) filsafat pendidikan, yakni:

a.    Konsepsi Progressivisme berpendapat bahwa pengalaman merupakan sarana utama untuk mengetahui realita (kenyataan). Dengan demikian, filsafat penyuluhan pertanian merupakan proses “belajar sambil berbuat (learning by doing)”.

b.    Konsepsi Essensialisme, menghendaki agar pendidikan harus berlandaskan pada nilai-nilai esensial yang sudah teruji oleh waktu.

c.    Konsepsi Konstruksialisme, menghendaki agar anak-didik dibangkitkan kemampuannya untuk secara konstruktif menyesuaikan dirinya dengan perubahan dan pengembangan masyarakat akibat kemajuan dan teknologi yang semakin berkembang. Dengan demikian, penyuluhan pertanian juga merupakan proses pemecahan masalah (problem solving).

d.   Konsepsi Perenialisme, yang didukung oleh aliran idealisme dan bersifat regresif. Perenialisme berpendapat bahwa, kenyataan itu berada dibalik alam. Kenyatakan tertinggi bersifat penuh kedamaian dan supranatural. Ia adalah Tuhan sendiri. Tuhan adalah aktualitas murni dan bentuk murni, dan sama sekali sunyi atau sepi dari subtansi.

Secara bersama-sama, konsepsi-konsepsi (sistem) filsafat pendidikan menghendaki bahwa tujuan pendidikan adalah:

a.    Progresivisme dan Rekonstruksialisme bertujuan agar pendidikan dapat melatih dan memberikan stimuli-stimuli (dorongan) terhadap anak didik.

b.    Essensialisme bertujuan agar pendidikan membuat anak didik secara aktif kembali pada nilai-nilai esensial yang sudah ada, dengan kata lain, pendidikan dimaksudkan (bertujuan) untuk memberikan contoh-contoh bagi anak didik.

c.    Perenialisme bertujuan agar pendidikan dapat memberikan tuntutan kepada anak didik kearah kemasakan diri sejak dari pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsepsi-konsepsi (sistem) filsafat pendidikan menghendaki agar pendidikan yang diberikan (dilaksanakan) dapat berfungsi, sesuai dengan ajaran Tokoh Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara :

a.    Ing ngarso sung tulodo, mampu memberikan contoh atau taladan bagi masyarakat sasarannya;

b.    Ing madyo mangun karso, mampu menumbuhkan inisyatif dan mendorong kreativitas, serta semangat dan motivasi untuk selalu belajar dan mencoba;

c.    Tut wuri handayani, mau menghargai dan mengikuti ke-inginan-keinginan serta upaya yang dilakukan masyarakat petaninya, sepanjang tidak menyimpang/meninggalkan acuan yang ada, demi tercapainya tujuan perbaikan kese-jahteraan hidupnya.

3.    Falsafah Penyuluhan Pertanian Berdasarkan Pancasila

Dalam beberapa tulisan bangsa Indonesia, telah dapat kita ketemukan adanya falsafah penyuluhan pertanian yang khas bagi bangsa Indonesia yakni yang berdasarkan pancasila. Falsafah penyuluhan seperti ini memang merupakan tuntutan wajar bagi bangsa Indonesia, sebab Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa. Yang dimaksud dengan Falsafah Penyuluhan Pertanian berdasarkan Pancasila adalah:

a.    Sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka materi atau bahan penyuluhan harus merupakan suatu kebenaran dan telah diyakini oleh penyuluhnya.

b.    Adanya sila Perikemanusiaan, mendasari pikiran bahwa semua manusia harus dianggap sama, dan memberikan petunjuk agar penyuluhan pertanian dilaksanakan dengan menganggap bahwa petani yang menjadi sasaran penyuluhan pada hakekatnya adalah sama derajatnya, sehingga tidak perlu dibeda-bedakan.

c.    Sila Persatuan, memberikan petunjuk bahwa tujuan penyuluhan pertanian harus sesuai dengan tujuan bangsa.

d.   Sila Kedaulatan Rakyat, memberikan petunjuk agar penyuluhan pertanian dilaksanakan secara demokratis, tidak dengan paksaan.

e.    Sila Keadilan Sosial, dimaksudkan agar penyuluhan pertanian bermaksud mencapai tujuan yang dapat dirasakan manfaatnya bagi sebagian besar masyarakat, yaitu petani pada khususnya, dan lebih lanjut menuju masyarakat adil-makmur yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

4.    Prinsip-prinsip Penyuluhan

Dahana dan Bhatnagar (1980) mengungkapkan prinsip-prinsip penyuluhan yang lain yang mencangkup:

a.     Minat dan kebutuhan, artinya, penyuluhan akan efektif jika mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat.

b.    Organisasi masyarakat bawah, artinya, penyuluhan akan efektif jika mampu melibatkan/ menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/ kekerabatan.

c.    Keragaman budaya, artinya, penyuluhan harus memperhatikan adanya keragaman budaya. Perencanaan penyuluhan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam.

d.   Perubahan budaya, artinya, setiap kegiatan penyuluhan akan mengakibatkan perubahan budaya. Kegiatan penyuluhan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya.

e.    Kerjasama dan partisispasi, artinya, penyuluhan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program penyuluhan yang telah dirancang.

f.     Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam penyuluhan harus sering memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan.

g.    Belajar sambil bekerja, artinya dalam kegiatan penyuluhan harus diupayakan agar masyarakat dapat belajar sambil bekerja atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan . dengan kata lain penyuluhan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi atau konsep-konsep teoritis, tetapi harus memberikan kesempatan kepada masyarakat sasarn untuk mencoba atau memperoleh pengalaman melalui pelaksanaan kegiatan secara nyata.

h.    Penggunaan metode yang sesuai, artinya penyuluhan harus dilakukan dengan penerapan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial-budaya) sasarannya.

i.      Kepemimpinan, artinya penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan/ kepuasannya sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan.

j.      Spesialis yang terlatih, artinya penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai fungsinya sebagai penyuluh.

k.    Segenap keluarga, artinya penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial.

l.      Kepuasan, artinya penyuluhan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Adanya kepuasan akan sangat menentukan akan keikutsertaan sasaran pada program-program selanjutnya.

B.  Pembahasan Artikel

Badan PPSDMP menggerakan penyuluhan melalui Program Aksi Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan. Tujuh strategi telah ditetapkan Badan PPSDMP dalam melaksanakan program aksi tersebut. Pertama, pemberdayaan kelompoktani di sentra produksi pangan. Kedua, peningkatan kapasitas Balai Penyuluhan Kecamatan (BP3K). Ketiga, penumbuhan dan pemberdayaan penyuluh swadaya. Keempat peningkatan kinerja penyuluh. Kelima, penyiapan SDM pertanian melalui TOT, diklat teknis dan diklat tematik di BP3K. Keenam, pengawalan mahasiswa dan kemitraan perguruan tinggi negeri. Ketujuh, penumbuhan wirausahawan muda pertanian.

Salah satu strategi yang ditetapkan Badan PPSDMP adalah pemberdayaan kelompok tani di sentra produksi pangan yang berarti sesuai dengan salah satu prinsip dalam penyuluhan yaitu organisasi masyarakat bawah, yang berarti , penyuluhan akan efektif jika mampu melibatkan atau menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga atau kekerabatan.Pemberdayaan kelompok tani berarti penyuluhan melibatkan organisasi masyarakat bawah yaitu kelompok tani. Selain itu strategi penumbuhan dan pemberdayaan penyuluh swadaya juga sesuai dengan  prinsip penyuluhan yaitu spesialis yang terlatih, yang artinya penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai fungsinya sebagai penyuluh.

Program Aksi Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani. Hal ini sesuai dengan Falsafah penyuluhan pertanian berdasarkan pancasila yaitu Sila Persatuan, yang berarti memberikan petunjuk bahwa tujuan penyuluhan pertanian harus sesuai dengan tujuan bangsa

C.  Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1.    Falsafah penyuluhan adalah bekerja bersama masyarkat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia.

2.    Konsepsi-konsepsi (sistem) filsafat pendidikan menghendaki agar pendidikan yang diberikan (dilaksanakan) dapat berfungsi, sesuai dengan ajaran tokoh pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara.

3.    Falsafah penyuluhan pertanian yang khas bagi bangsa indonesia yakni yang berdasarkan pancasila

4.    Prinsip-prinsip penyuluhan antara lain mencakup minat dan kebutuhan, organisasi masyarakat bawah, keragaman budaya, perubahan budaya, kerjasama dan partisispasi,dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Jannah, Zahratul. 2012. Falsafah dan Prinsip-Prinsip Penyuluhan. http://zahratuljannahikom09.blogspot.co.id/2012/11/falsafah-dan-prinsip-prinsip-penyuluhan_20.html diakses pada 27 april 2016 pukul 14:48 WIB.

Sumaryo. 2012. Dasar-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian.Aura Publishing. Bandar Lampung.

Veronica, Niken. 2011. Pengertian Falsafah dan Prinsip Penyuluhan Pembangunan.https://nikenveronica.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-falsafah-konsep-dan-prinsip-penyuluhan-pembangunan/ diakses pada 27 April 2016 pukul 14:47 WIB

LAMPIRAN

Artikel

Diposkan Oleh            : bakorluh.jabarprov.go.id

Pada                            : 16 Februari 2016

Kementan Gerakkan Penyuluhan untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Badan PPSDMP), Pending Dadih Permana dalam pertemuan di Bogor (25/1) itu mengatakan untuk mewujudkan visi baru Kementan tersebut pada tahun 2016, Badan PPSDMP menggerakan penyuluhan melalui Program Aksi Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.

“Inti dari gerakan pemberdayaan petani terpadu melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan adalah peningkatan peran lembaga penyuluhan di tingkat kecamatan dalam mengoptimalkan penyuluhan pertanian,” tambahnya.

Tujuh strategi telah ditetapkan Badan PPSDMP dalam melaksanakan program aksi tersebut. Pertama, pemberdayaan kelompoktani di sentra produksi pangan. Kedua, peningkatan kapasitas Balai Penyuluhan Kecamatan (BP3K). Ketiga, penumbuhan dan pemberdayaan penyuluh swadaya. Keempat peningkatan kinerja penyuluh. Kelima, penyiapan SDM pertanian melalui TOT, diklat teknis dan diklat tematik di BP3K. Keenam, pengawalan mahasiswa dan kemitraan perguruan tinggi negeri. Ketujuh, penumbuhan wirausahawan muda pertanian.

Dukungan dan fasilitasi program aksi ini melalui tiga jalur, yakni penyuluhan, pelatihan dan pendidikan pertanian. Dukungan penyuluhan pertanian diantaranya berupa: pengawalan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan di 34 provinsi dan 514 kabupaten; Pemberdayaan 2.000 unit Balai Penyuluhan Kecamatan/BP3K melalui peningkatan kapasitas; Pengawalan dan pendampingan kelompoktani di lokasi sentra produksi pangan sebanyak 20.000 unit; penumbuhan 1.220 unit kelembagaan ekonomi petani; Peningkatan kinerja penyuluh pertanian dilakukan melalui fasilitasi BOP bagi 25.196 orang Penyuluh Pertanian PNS, serta honor dan BOP bagi 19.404 orang THL TB-Penyuluh Pertanian; Penumbuhan dan pengembangan 8.000 orang penyuluh swadaya.

Dukungan Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan) dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu yakni: Menyediakan kegiatan TOT, diklat teknis dan diklat tematik. TOT ditujukan untuk menyiapkan 300 orang calon fasilitator diklat teknis yang akan melatih 1.000 orang calon fasilitator diklat tematik di BP3K dan membekali penyuluh PNS/THL TB-Penyuluh Pertanian dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan kegiatan pengawalan dan pendampingan Poktan di sentra pangan.

Materi pelatihan juga termasuk membekali penyuluh PNS/THL TB-Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan pelaporan; Jenis kompentensi yang dibutuhkan oleh penyuluh pertanian dalam melakukan pengawalan dan pendampingan tujuh komoditas strategis nasional telah diidentifikasi oleh Puslatan melalui workshop dengan direktorat teknis terkait; Selanjutnya UPT Pelatihan Pusat dan Daerah pada tahun 2016 akan menyelenggarakan diklat tematik bagi 12.000 orang Penyuluh PNS/THL TB-Penyuluh Pertanian dan 5.000 orang penyuluh swadaya di BP3K (On the Job Training/OJT); Dengan perhitungan satu penyuluh PNS membina delapan Poktan dan satu penyuluh swadaya membina empat Poktan, maka petani penerima manfaat dari Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu berjumlah 3.480.000 orang petani di sentra pangan.

Materi diklat tematik disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lapangan (tidak semua materi disampaikan); Diklat teknis padi harus selesai Maret 2016 untuk mengejar musim tanam April 2016. Bimbingan lanjutan hendaknya dipantau oleh atasan penyuluh pertanian yang telah dilatih (alumni diklat) untuk mengetahui seberapa jauh penerapan materi yang diperoleh selama diklat; Calon peserta (CP/CL) diklat ditetapkan berdasarkan hasil konsultasi dengan pihak sekretariat Bakorluh dan dinas teknis terkait di provinsi, guna mencari calon peserta diklat yang berasal dari sentra pangan.

Dukungan Pusat Pendidikan Pertanian (Pusdiktan) dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu: fasilitasi penguatan BP3K dan desa-desa sentra pangan. Dengan membantu penyuluh dalam melakukan pengawalan dan pendampingan tujuh komoditas strategis nasional, para mahasiswa STPP dan dosen juga sekaligus memperoleh manfaat melalui kegiatan mahasiswa turun langsung ke lapangan; Pada tahun 2016, selain 200 orang dosen STPP, sejumlah dosen dari 14 Perguruan Tinggi yang menandatangani MOU dengan Pusdiktan juga akan turun ke lapangan.