PEMBANGUNAN PEDESAAN (PROVINSI LAMPUNG)

Tugas : Mata Kuliah Pembangunan Pertanian

Oleh   : Ishmah Nurhidayati

Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. 2017.

I.PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Desa, atau udik, menurut definisi "universal", adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klèbun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, danKuwu di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan nasional, karena apabila setiap desa telah mapu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara nasional akan meningkatkan indek kemakmuran masyarakat Indonesia. Untuk bisa mewujudkan semua ini maka pemerintahan desa bersama-sama dengan segenap lembaga dan tokoh masyarakat perlu mengenali potensi apa saja yang ada baik fisik maupun non-fisik dan memahami bagaimana strategi dan cara mengembangkan potensi tersebut agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Dalam pengembangan potensi desa harus diseuaikan dengan permasalahan kehidupan atau kebutuhan masyarakat agar hasilnya benar-benar bisa dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan secara luas sesuai tujuan yang telah disepakatibersama.

Para ekonom mulai menyadari bahwa daerah pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya ternyata tidak hanya bersifat positif tetapi jauh lebih penting dari sekedar penunjang dalam proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Salah satu cara untuk membangun perekonomian nasional suatu negara adalah dengan cara membangun sektor pertanian dan daerah pedesaan itu dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pertanian dan pedesaan dapat membantu meningkatkan perekonomian nasional. Hal ini sudah dibuktikan oleh negara-negara maju seperti USA, Inggris, Kanada, Jepang dll. Negara-negara tersebut membuktikan bahwa pembangunan sektor pertanian dan pedesaan mereka dapat membantu perekonomian nasional mereka dengan memberikan kontibusi bagi perekonomian selain sektor industri yang sudah menjadi sektor andalan dalam perekonomian mereka. Berbagai kontribusi yang bisa diberikan meliputi (1) Peningkatan Lapangan Pekerjaan sehingga secara otomatis akan menurunkan tingkat angka pengangguran (2) Untuk menekan tingginya tingkat urbanisasi di negara itu , dan (3) Sebagai penyeimbang dalam pertumbuhan sektor industri.

1.2.  Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu sebagai berikut :

1.      Mengetahui keadaan ekonomi desa.

2.      Mengetahui berbagai persoalan yang ada di masyarakat pedesaan

3.      Mengetahui tentang pembanguan desa dan sektor-sektor pendukungnya di provinsi Lampung

4.      Mengetahui kebijakan pemerintah yang dapat mendukung terlaksananya pembangunan desa.

PEMBAHASAN

2.1.  Pengertian Desa

Sebelum kita membahas tentang pembangunan desa perlu dipahami dahulu tentang pengertian desa menurut beberapa sumber.

a.    Menurut R. Bintarto;

Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain (Abdurokhman, 2014).

b.    Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten (Abdurokhman, 2014).

c.    Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Abdurokhman, 2014).

2.2.  Keadaan Ekonomi Desa

Sebagai masyarakat pedesaan, sudah barang tentu dengan segala kearifannya masyarakat selalu memanfaatkan seoptimal mungkin potensi alamnya, mulai dari bertani, berkebun, berternak dan industri bata. Ketergentungan mereka terhadap lahan sangat kental nuansa ekonomi maupun sosialnya. Secara ekonomis, lahan dapat menjadi sumber kehidupan ekonomi keluarga selain itu, mereka juga melakukan aktivitas penunjang atau usaha sambilan yang diposisikan sebagai bentuk memenuhi kepentingan makan. Menurut tradisi masyarakat berternak sebenranya tidak hanya menjadi bagian untuk meunjang ekonomi keluarga, tetapi juga bisa menjadi bentuk investasi keluarga, yang bisa di gunakan untuk biaya mendirikan rumah, pernikahan, atau pendidikan anak.Dengan cara produksi dan pendapatan ekonomi keluarga, dapat diketahui bahwa lapangan kerja masyarakat masih relatif homogen.

Ketimpangan pertumbuhan penduduk kawasan pedesaan dan perkotaan yang terjadi akhir-akhir ini perlu diamati dengan cermat. Karena apabila tidak di antisipasi secara dini akan dapat menimbulkan permasalahan yang rumit dan berkepanjangan, khususnya di bidang sosial. Pembangunan desa yang cukup berhasil khusunya dalam program permasyarakatan keluarga berencana ataupun karena fasilitas desa yang bertambah sehingga mampu mengubah status dari desa-desa menjadi kota-desa. Tapi apabila hal tersebut di akibatkan karena arus urbanisasi semata maka akan menjadi sebuah permasalahan didesa. Ketimpangan antara kawasan pedesaan dan perkotaan juga dapat dilihat pada kondisi ekonomi antara kedua kawasan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah penduduk miskin pada desa dan kota yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah penduduk miskin di provinsi Lampung (ribu)

Tahun		Perkotaan	Pedesaan
2014	Semester 1	230.63	912.28
	Semester 2	224.21	919.73
2015	Semester 1	233.27	930.22
	semester 2	197.94	902.74
2016	Semester 1	233.39	936.21
	semester 2	227.44	912.34

Sumber : Olah data

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa di provinsi Lampung mayoritas penduduk miskin berada di desa dengan perbandingan cukup besar dengan penduduk miskin penduduk kota yaitu sekitar 2-3 kali lipat.

2.3.  Berbagai Persoalan di Masyarakat Pedesaan

Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat merupakan persoalan utama, yang mendominasi seluruh persoalan di Pedesaan. Selain itu, tingginya angka anak putus sekolah, dan juga tingginya angka kematian bayi dan Ibu melahirkan, serta wabah penyakit mulai dari malaria, kolera, tipes, deman berdarah, kesemuanya disebabkan karena ekonomi rendahnya tingkat pendapatan masyarakat di pedesaan

Keterisolasian suatu daerah juga terkadang menghambat kemajuan pembangunan ekonomi di pedesaan.Sulitnya akses ke pedesaan menjadi kendala dalam mengangkut semua kebutuhan di daerah pedesaan. Oleh karena itu, membuka akses merupakan solusi yang lain yang harus dipikirkan oleh pemerintah guna mengatasi persoalan ekonomi, kesehatan dan pendidikan di pedesaan.

Masalah lainnya yang terdapat di desa yaitu pendidikan. Umumnya masyarakat pedesaan kurang begitu sadar akan pentingnya pendidikan, Mereka lebih memilih mengajak anak-anak mereka berkebun atau bertani, ketimbang menyekolahkan mereka. Alhasil banyak dari masyarakat pedesaan yang buta tulis dan hitung. Oleh karena itu taraf hidup masyarakat pedesaan relative rendah. Salah satu kendala yang telah disadari oleh pemerintah dalam bidang pendidikan di tanah air adalah kesenjangan dan ketidakadilan dalam mengakses terutama pendidikan. Hal ini yang menyebabkan kesadaran masyarakat di desa sangat kurang dan tidak antusias serta memahami akan pentingnya pendidikan.dalam jangka panjang, hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas sumberdaya manusia yang ada di desa tersebut.

2.4.  Pembangunan Desa

a.    Pembangunan Desa Berbasis Pertanian

Dari bebagai masalah dan akibat yang ditimbulkan maka perlu dilakukan suatu tindakan untuk menyelamatkan tata perekonomian negara-negara tersebut. Cara yang harus dilakukan oleh pemerintah negara-negara tersebut adalah dengan memberikan perhatian bagi sektor pertanian yang bisa dijadikan sektor andalan bagi negara tersebut. Hal ini karena sector pertanian merupakan leading sector yag dapat memberikan multiplier effect. Sumbangan sector pertanian pada PDRB juga merupakan yang terbesar dibandingkan sector-sektor lainnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Distribusi Persentase PDRB di provinsi Lampung

PDRB Sektor	Distribusi Persentase PDRB (Persen)
	Harga Berlaku
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34.56	34.67	33.81	33.16	32.8	34.5	31.45
B. Pertambangan dan Penggalian	5.9	6.03	6.02	6.39	0.93	4.2	5.46
C. Industri Pengolahan	17.18	17.14	17.51	17.65	4.42	7.56	18.83
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	0.08	0.07	0.06	17.68	4.33	0.11
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	0.11	0.11	0.1	0.1	7.49	2.47	0.1
F. Konstruksi	9.01	8.75	8.82	8.73	7.7	2.64	8.72
G. Perdagangan Besar dan Eceran;	12.21	12.11	11.7	11.33	6.67	1.9	11.15
H. Transportasi dan Pergudangan	4.22	4.06	4.13	4.49	7.67	11.83	5.29
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.18	1.28	1.35	1.4	7.73	8.96	1.56
J. Informasi dan Komunikasi	3.32	3.35	3.54	3.54	8.84	10.84	3.82
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.92	2.06	2.28	2.36	1.64	3.46	2.21
L. Real Estate	2.76	2.79	2.76	2.73	7.7	4.49	2.92
M,N. Jasa Perusahaan	0.11	0.12	0.13	0.14	8.05	8.08	0.16
O. Administrasi Pemerintahan	3.26	3.06	3.26	3.35	8.23	9.79	3.54
P. Jasa Pendidikan	2.41	2.62	2.77	2.84	9.97	7.72	2.81
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.87	0.91	0.93	0.93	5.11	6.87	0.99
R,S,T,U. Jasa lainnya	0.88	0.85	0.81	0.79	8.13	8.51	0.87
PDRB	100	100	100	100	5.08	5.13	100

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sektor pertanian memberikan sumbangan yang paling besar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu rata-rata diatas 30% dari keseluruhan sumbangan PDRB yang kemudian diikuti oleh industri pengolahan pada posisi kedua dan perdagangan pada posisi ketiga.

Pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan kini diyakini sebagai intisari pembangunan nasional secara keseluruhan oleh banyak pihak. Harus diingat bahwa tanpa pembangunan daerah pedesaan yang integratif pertumbuhan industri tidak akan berjalan dengan lancar, dan kalaupun bisa berjalan, pertumbuhan industri tersebut menciptakan berbagai ketimpangan internal yang sangat parah bagi perekonomian negara yang bersangkutan.

Apabila tujuan utama pembangunan pertanian dan daerah pedesaan di negara-negara berkembang adalah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat di pedesaan melalui peningkatan pendapatan, total produksi (output), dan produktivitas petani kecil, maka pertama-tama pemerintahan negara-negara berkembang tersebut harus mengidentifikasi sumber-sumber pokok kemajuan pertanian dan kondisi-kondisi dasar yang sekiranya akan mepengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan utama.

Selain itu para penduduk juga sudah harus mulai mengelola lahan ini sebaik mungkin, sehingga diharapkan ada suatu ikatan yang baik antara pemerintah dan penduduk negara yang bersangkutan dimana pemerintah memberikan akses dan kemudahan dalam pengelolaan lahan pertanian baik itu akses pasar maupun kemudahan dalam berbagai bentuk seperti dalam penyediaan faktor produksi dan pendanaan untuk pengelolaan lahan pertanian dan penduduk negara yang bersangkutan juga ikut mengelola lahan pertaniannya dengan baik, serius dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

b.    Pembangunan Desa Berbasis Industri Pengolahan

Pada pembahasan sebelumnya, telah diketahui bawa sektor Industri pengolahan memberikan kontribusi yang cukup besar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu menempati posisi kedua dengan persentase antara 17 hingga 18 persen dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini memperlihatkan bahwa sektor industri pengolahan memiliki potensi yang cukup besar dalam pembangunan desa. Sektor industri pengolahan juga diberikan perhatian khusus karena dapat memberikan nilai tambah pada hasil pertanian dan meningkatkan pendapatan petani sebagai mayoritas penduduk pedesaan. Kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB secara rinci dapat dilihat pad tabel berikut.

Tabel 3. Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

PDRB Sektor Industri Pengolahan	Distribusi Persentase PDRB (Persen)
	Harga Berlaku
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.03	0.02	0.01	0.01	5.32	5.5	0.01
2. Industri Makanan dan Minuman	11.72	11.82	11.93	12.14	4.24	8.87	13.43
3. Industri Pengolahan Tembakau	0.01	0.01	0.01	0.01	4.67	6.23	0.01
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.01	0.01	0.01	0.01	5.21	3.2	0.01
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-	-	-
6. Industri Barang Galian bukan Logam	0.27	0.25	0.25	0.25	0.96	7.73	0.26
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas;	0.16	0.14	0.14	0.14	12.17	5.11	0.15
8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	1.19	1.23	1.36	1.39	3.78	5.2	1.5
9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1.96	1.8	1.9	1.8	4.42	3.6	1.57
10. Industri Barang Galian bukan Logam	1.07	1.03	1.11	1.11	6.64	3.09	1.14
11. Industri Logam Dasar	0.06	0.06	0.06	0.06	5.47	9.91	0.06
12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik	0.12	0.12	0.11	0.12	3.09	12.44	0.12
13. Industri Mesin dan Perlengkapan	0.51	0.51	0.48	0.47	5.4	5.65	0.45
14. Industri Alat Angkutan	0	0.05	0.05	0.05	6.05	8.77	0.05
15. Industri Furnitur	0.05	0.06	0.06	0.06	4.07	3.22	0.06
16. Industri Pengolahan Lainnya;	0.02	0.02	0.02	0.02	5.75	8.29	0.02
Industri Pengolahan	17.18	17.14	17.51	17.65	4.42	7.56	18.83

Sumber :Olah data

Pengembangan industri pedesaan dapat ditempuh dengan memanfaatkan dan mempromosikan berbagai potensi sumberdaya lokal seperti pengolahan berbagai produk agro, kerajinan, jasa pertanian, jasa agro wisata dan lain sebaginya. Industri pedesaan dapat menjadi alternatif pekerjaan bagi petani di pedesaan. Beberapa strategi untuk mendorong pembangunan industri pedesaan antara lain memanfaatkan bahan baku lokal, industri yang tidak membutuhkan keterampilan dan peralatan khusus, dapat menyerap tenaga kerja setempat dan tidak membutuhkan modal besar. Dalam jangka menengah atau jangka panjang, seiring dengan peningkatan kuantitas dan kualitas produk, dapat dibangun kemitraan (partnership) dengan industri besar atau eksportir produk.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memberikan prioritas kebijakan, program dan anggaran untuk mendorong pengembangan indutri pedesaan. Selain itu BUMN dan korporasi swasta melalui program CSR dapat terlibat dalam permodalan usaha dan pengembangan produk, sedangkan perguruan tinggi juga dapat aktif terlibat dalam pengembangan inovasi dan teknologi terkait serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelaku UMKM.

Berbagai kebijakan dan program prioritas dapat memfasilitasi pembangunan industri pedesaan sehingga dapat berkembang  pesat dan memiliki nilai ekonomi yang besar. Performa industri pedesaan yang baik dan menguntungkan pada akhirnya akan menarik minat tenaga kerja on-farm ke off-farm dan non-farm. Pengurangan jumlah tenaga kerja on-farm di kawasan pertanian akan berimplikasi pada semakin besarnya rasio luas lahan pertanian yang dikelola oleh penggarap. Pada gilirannya akan terjadi peningkatan skala usaha pertanian sehingga usaha pertanian  menjadi usaha yang semakin produktif, prospektif dan menguntungkan. Implikasi dalam kehidupan pedesaan, usaha pertanian dapat dipandang sebagai usaha ekonomi yang dinamis dan hidup(viable) yang  mampu menjamin kehidupan layak bagi pelaku usahanya.

2.5    Kebijakan Pemerintah sebagai Faktor Pendukung Pembangunan Desa

Pembangunan tidak akan dapat direalisir secara nyata tanpa didukung oleh serangkaian kebijakan pemerintah yang secara sengaja diciptakan untuk memberikan rangsangan atau insentif, kesempatan atau peluang ekonomi, dan berbagai kemudahan yang diperlukan untuk mendapatkan segenap input utama guna memungkinkan para petani kecil meningkatkan tingkat output dan produktifitas mereka. Berbagai kebijakan yang sebaiknya diberikan pemerintah demi terlaksananya proses pembangunan daerah pedesaan antara lain adalah :

a.    Pembangunan Infrastruktur Desa

Adanya anggaran dari pemerintah pusat bagi pembangunan infrastruktur daerah pedesaan sehingga arus transportasi dan pengangkutan dari desa ke kota atau sebaliknya akan lancar. Diharapkan dengan infrastruktur yang memadai maka masyarakat akan semakin lancar untuk melakukan proses perdagangan sehingga hal ini juga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan.

b.    Pendirian Koperasi Unit Desa (KUD)

Dengan adanya KUD maka masyarakat di pedesaan akan merasa sangat terbantu karena masyarakat bisa menjualkan hasil-hasil pertanian kesana disamping itu di KUD masyarakat pedesaan juga bisa membeli pupuk dan berbagai kebutuhan pertanian disana dengan harga yang relatif lebih murah bila dibandingkan jika mereka harus membeli di tempat lain.

c.     Pemberian Pelatihan Bagi Masyarakat Pedesaan Secara Konsisten

Maksud dari pemberian pelatihan ini adalah untuk menambah wawasan dan keterampilan masyarakat pedesaan terhadap bidang usaha yang mereka jalani yaitu bidang pertanian dan perdagangan. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat pedesaan akan perdagangan dan pertanian sehingga muncullah berbagai output dalam bidang pertanian yang kualitasnya bertambah baik dari tahun ke tahun. Selain itu dengan adanya pelatihan perdagangan maka hal ini diharapkan akan menambah pengetahuan mereka akan perdagangan. Maka dengan adanya pemberian pelatihan bagi masyarakat pedesaan ini akan sangat membantu menambah pengetahuan masyarakat pedesaan akan bidang usaha yang mereka jalankan.

III.KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yaitu :

1.    Mayarakat pedesaan menjadikan lahan sebagai sumber kehidupan ekonomi keluarga dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi alamnya, mulai dari bertani, berkebun, berternak dan industri bata. Ketergentungan mereka terhadap lahan sangat kental nuansa ekonomi maupun sosialnya.

2.    Permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat pedesaan dan menghambat pembangunan pedesaan yaitu rendahnya tingkat pendapatan, ketersisolasian dan rendahnya tingkat pendidikan.

3.    Pembangunan pedesaan sebaiknya menjadikan sektor pertanian sebagai fokus pembangunan karena sektor pertanian merupakan leading sector yang dapat memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi baik regional maupun nasional. Selain itu, sektor industri pengolahan juga harus diberikan perhatian khusus karena dapat memberikan nilai tambah pada hasil pertanian dan meningkatkan pendapatan petani sebagai mayoritas penduduk pedesaan.

4.    Kebijakan Pemerintah yang dapat mendukung pembangunan pedesaan yaitu pembangunan infrastruktur desa, pendirian Koperasi Unit Desa (KUD), dan pemberian pelatihan bagi masyarakat pedesaan secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurokhman. 2014. Pengembangan Potensi desa. http://static.banyumaskab.go.id/website/file/221120140947001417229220.pdf Diakses pada 27 November 2017 pukul 19.36 WIB

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2016. Angka Kemiskinan Provinsi Lampung. https://lampung.bps.go.id/ Diakses pada 28 November 2017 pukul 00.12 WIB.

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2017. Produk Domestik Regional Bruto. https://lampung.bps.go.id/Subjek/view/id/52#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek2 Diakses pada 28 November 2017 pukul 00.14 WIB.

Hertin. 2016. Masyarakat Desa Kota, Perekonomian Masyarakat Desa. http://hertiner456.blogspot.co.id/2016/04/perekonomian-masyarakat-desa.html Diakses pada 28 November 2017 pukul 00.02 WIB

Jayanty, Zulia. 2015. Permasalahan Sosial Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan. http://zuliaajayanty.blogspot.co.id/2015/05/permasalahan-sosial-masyarakat-pedesaan.html Diakses pada 28 November 2017 pukul 00.05 WIB.

Subejo. 2017. Industri Pedesaan dan Pembangunan Pertanian. http://kanalpengetahuan.faperta.ugm.ac.id/2017/10/26/industri-pedesaan-dan-pembangunan-pertanian/ diakses pada 28 November 2017 pukul 00.01 WIB

Susmanto, Daryo. 2012. Transformasi Pertanian dan Pembangunan Pedesaan. http://daryosusmanto.blogspot.co.id/2012/07/transformasi-pertanian-dan-pembangunan.html

Diakses pada 28 November 2017 pukul 00.07 WIB

Lombo, Helfried. 2015. Konsep pembangunan Ekonomi Pedesaan. https://www.kompasiana.com/lombohelfried/konsep-pembangunan-ekonomi-pedesaan_55547a0bb67e616914ba54ad Diakses pada 28 November 2017 pukul 00.11 WIB.